ANALISA YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013)

Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Polemik antara kepastian hukum dan keadilan, kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amarnya menyatakan, bahwa Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tentang �Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja� bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Apa upaya yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan Bagaimana penerapan Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan keperpustakaan dan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

1.  UEU-Undergraduate-17433-cover.Image.Marked.pdf - 263 KB
2.  UEU-Undergraduate-17433-pengesahan.Image.Marked.pdf - 566 KB
3.  UEU-Undergraduate-17433-pernyataan.Image.Marked.pdf - 494 KB
4.  UEU-Undergraduate-17433-persetujuan.Image.Marked.pdf - 547 KB
5.  UEU-Undergraduate-17433-publikasi.Image.Marked.pdf - 604 KB
6.  UEU-Undergraduate-17433-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 362 KB
7.  UEU-Undergraduate-17433-abstrak.Image.Marked.pdf - 354 KB
8.  UEU-Undergraduate-17433-daftar isi.Image.Marked.pdf - 424 KB
9.  UEU-Undergraduate-17433-bab1.Image.Marked.pdf - 458 KB
10.  UEU-Undergraduate-17433-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 295 KB

• TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 491 K/PDT/2011)
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terdahap Perkawinan Yang Dilakukan Diluar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia Dan Perkawinan yang Sah Menurut Agama Namun Di
• ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 3713 K/PDT/1994
• PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA/PENUNTUT UMUM
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
• TINDAK PIDANA DESERSI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013)
• STATUS HAK TANGGUNGAN AKIBAT DARI LIKUIDASINYA BANK BDNI-BBO ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 543PK/PDT/2009 )